Pemerintah harus mencari jalan tengah untuk menghindari pembengkakan
biaya dari proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) yang dilakukan
oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Hal itu
disampaian Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima
Yudhistira menanggapi pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat
Jakarta-Bandung.
"Pemerintah perlu mendorong
terjadinya sharing the pain atau berbagai beban dengan kreditur. Dalam
hal ini adalah China Development Bank, sehingga kreditur juga menanggung
pembengkakan biaya," ujar Bhima kepada Poskota, Senin, (17/10/2022).
Kemudian,
menurut Bhima, pemerintah juga harus melakukan renegosiasi atau
negosiasi ulang terkait cicilan pokok dan bungan pinjaman dengan
kreditur proyek KCJB.
"Kedua dilakukan
renegosiasi pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman kepada kreditur
yang membiayai Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Jadi dengan renegosiasi ini
setidaknya beban cicilan pokok dan bunga pinjaman bisa berkurang atau
ditangguhkan sementara waktu," ucapnya.
Bhima
mengatakan, hal tersebut perlu dipertimbangkan pemerintah. Apalagi
melihat situasi perekonomian dunia sedang terancam resesi.
Menurutnya,
jika hal tersebut tidak dilakukan maka, pemerintah terancam mengalami
kerugian yang sangat besar. Ketika pemerintah memutuskan untuk
melanjutkan proyek tersebut, maka pemerintah harus memikul beban besar
akibat membengkaknya biaya kontraksi.
"Jadi
proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung ini jadi buah simalakama. Kalau
terus dilanjutkan dengan cost overrun, biaya membengkak, terutama dari
selisih kurs karena beberapa bahan baku kontruksinya impor," tambah
Bhima.
Tak hanya itu, kata Bhima, pemerintah
juga harus menanggung pembengkakan dari permasalahan biaya bunga
pinjaman semakin membengkak.Bila biaya kontruksinya meningkatkan maka
bunga pun semakin besar.
"Ini akan menjadi
beban bagi BUMN dan negara. Maka APBN harus terus melakukan suntikan dan
kalau proyeknya selesai pun juga secara operasional negara akan terus
melakukan subsudi secara besar-besaran," jelas Bhima.
Sementara,
lanjut Bhima, jika proyek KCJB ini dihentikan maka akan jadi proyek
mangkrak. Anggaran yang sudah digelontorkan pemerintah akan hangus.
"Sementara
simalakamanya kalau proyeknya dihentikan ini akan menjadi proyek
mangkrak yang akan menjadi permasalahan bukan hanya dari sisi ekonomi
tapi juga masalah dari hukum," kata Bhima.[poskota]
0 Komentar