Partai Demokrat menanggapi pernyataan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyindir partai pendukung pemerintah tapi bergandeng tangan dengan partai pengkritik pemerintah.
Sindiran itu diduga ditujukan ke Partai NasDem yang saat ini sedang membangun koalisi bersama PKS dan Demokrat.
Deputi
Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani menilai, Hasto terlalu jauh
mengintervensi urusan internal partai lain. Dia bahkan menyebut Hasto
kesurupan kekuasaan.
"Mengintervensi terlalu
jauh urusan masa depan partai lain di luar kontrak politik, menjadi
tanda Bung Hasto tak memahami dengan baik konsep penyesuaian diri atau
bisa jadi karena kesurupan kekuasaan," kata Kamhar Lakumani kepada
wartawan, Jumat 28 Oktober 2022.
Kamhar mengatakan, Partai Demokrat sama sekali tidak terpengaruh dengan penyataan Hasto tersebut.
Kata
dia Partai Demokrat secara tegas selama dua periode berada di luar
pemerintahan sebagai oposisi yang berkoalisi dengan rakyat.
Dia
bilang, Partai Demokrat bersama rakyat, untuk terus menyuarakan dan
memperjuangkan aspirasi rakyat, mengadvokasi kebijakan, menyampaikan
kritik atas kebijakan pemerintah yang tak pro rakyat dan tidak berpihak
kepada kepentingan bangsa sendiri.
"Itulah kesetiaan sikap Partai Demokrat," kata Lakumani.
Menurutnya, hal yang wajar jika ada dinamika karena telah memasuki tahun politik.
Katanya, dinamika jelang tahun politik merupakan konsekuensi logis.
"Mengingat
semua partai politik yang tergabung dalam koalisi tentunya memiliki
otonomi dan independensi untuk menentukan arah politiknya ke depan pasca
kontrak politik mendukung pemerintahan Pak Jokowi yang akan berakhir
2024 nanti," jelasnya.
Sebelumnya, Sekretaris
Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto diduga menyindir salah satu partai
koalisi pemerintah yang bergandeng tangan dengan partai-partai oposisi.
Hasto
Kristiyanto mengatakan hal itu dalam acara peringati Hari Sumpah Pemuda
yang digelar di Sekolah Partai PDI-P, Jakarta, Jumat 28 Oktober 2022.
Hasto
mengingatkan kader agar selalu menerapkan kedisiplinan. Dia bilang,
jangan sampai mengaku pendukung pemerintah Jokowi-Ma'ruf namun mesra
dengan partai-partai oposisi pengkritik pemerintah.
"PDI
Perjuangan sebagai partai pelopor harus memiliki disiplin berdemokrasi,
disiplin teori, disiplin gerakan, dan disiplin dalam bertindak," kata
Hasto.
"Jangan ikrar terhadap disiplin,
mengaku mendukung pemerintah Pak Jokowi dan kemudian Bapak Kiai Ma'ruf
Amin sampai akhir tahun, tetapi bergandengan erat dengan partai-partai
yang setiap hari mengkritik Pak Jokowi," sambungnya.
Ada
pun saat ini, hanya ada dua partai oposisi yang kerap mengkritik
kebijakan-kebijakan pemerintah. Yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
dan Partai Demokrat (PD).
Dua Partai ini sedang membangun hubungan komunikasi insentif dengan Partai NasDem- yang merupakan partai pendukung pemerintah.
PKS,
Demokrat dan NasDem sedang membangun komunikasi untuk sebuah koalisi
yang akan mengusung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. [Democrazy/FIN]
0 Komentar